Mengapa kekuasaan legislative sesudah amandemen hanya memiliki hak untuk mengajukan ruu kepada dpr?

Karena setelah amandemen uud 1945 MPR bukan lagi lembaga tertinggi yang lebih tinggi dari tingkat kepredisenan dan juga masalah keamanan,UUD dan lain lain dpr yang mengurus nya dan 1 lagi yaitu setiap persiden yang membuat undang undang baru harus mendapat persetujuan dari dpr
Semoga membantu